Respon Keluhan Warga, Jelang Idulfitri Muhammad Farhan Batasi Sementara Galian IPT

BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, merespons keluhan warga terkait proyek galian Infrastruktur Pasif Terpadu (IPT) dengan membatasi sementara aktivitas pembangunan hingga 5 Maret 2026. Kebijakan tersebut diambil demi menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri.

Menurut Farhan, pembatasan dilakukan dengan syarat seluruh titik galian yang sudah dikerjakan wajib dirapikan terlebih dahulu. Tidak boleh ada lubang terbuka atau bekas galian yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

"Kita batasi sementara sampai 5 Maret. Tapi dengan catatan, semua titik yang sudah digali harus dirapikan. Tidak boleh ada yang dibiarkan terbuka dan membahayakan warga," tegasnya.

Ia menuturkan, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kondisi jalan tetap aman di tengah meningkatnya mobilitas warga menjelang Lebaran.

"Kenyamanan dan keamanan warga itu prioritas. Menjelang Idulfitri mobilitas meningkat, jadi jalan harus dalam kondisi baik," ujarnya.

Karena itu, percepatan penyelesaian menjadi fokus utama dalam beberapa hari ke depan. PT Bandung Infra Investastama (BII) juga tengah melakukan percepatan galian di sejumlah ruas jalan agar seluruh pekerjaan segera tuntas dan tidak mengganggu arus kendaraan saat momentum mudik dan silaturahmi Idulfitri.

"Saat ini kita percepat di ruas-ruas jalan yang tengah ada pekerjaan galian. Targetnya sebelum Lebaran sudah rapi, sudah aman dilalui," kata Farhan.

Puskesmas 24 Jam di Bandung Permudah Akses Berobat, 1.674 Kunjungan dalam 20 Hari

BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung menghadirkan layanan Puskesmas 24 Jam sebagai bagian dari program Bandung Utama untuk memperluas akses layanan kesehatan primer bagi masyarakat. Program ini memungkinkan warga berobat tanpa harus terpaku pada jam operasional pagi hari.

Di Puskesmas Garuda, sejumlah pasien mengaku terbantu dengan fleksibilitas waktu layanan. Ana, salah satu pasien, menilai layanan ini memudahkan masyarakat yang bekerja atau bersekolah pada pagi hari. Hal serupa disampaikan Warsini yang merasa lebih mudah mendapatkan pelayanan saat keluhan kesehatan muncul di luar jam kerja.

Pengalaman positif juga dirasakan pasien di Puskesmas Ibrahim Adjie. Vina dan Lusman menyebut layanan 24 jam membantu mereka mengakses penanganan medis tanpa harus menunggu keesokan harinya.

Tak hanya memperpanjang jam operasional, layanan ini juga terintegrasi dengan administrasi kependudukan. Warga yang melahirkan di puskesmas langsung mendapatkan dokumen seperti akta kelahiran, KIA, dan pembaruan Kartu Keluarga secara otomatis.

Data Humas Kota Bandung mencatat, pada periode 12–31 Januari 2026 terdapat 1.674 kunjungan ke layanan Puskesmas 24 Jam. Angka ini menunjukkan tingginya kebutuhan warga terhadap akses kesehatan yang fleksibel dan responsif.

Bantuan Pendidikan RMP Kota Bandung Capai Rp38 Miliar, Ribuan Siswa Terbantu

BANDUNG - Program Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Kota Bandung dalam menjaga keberlanjutan pendidikan anak dari keluarga rentan. Sepanjang 2025, program ini menjangkau 22.924 siswa jenjang SD dan SMP dengan total anggaran lebih dari Rp38 miliar, memastikan mereka tetap bisa bersekolah tanpa terhambat biaya dasar pendidikan.

Di tingkat SD, sebanyak 8.379 siswa menerima bantuan dengan total anggaran lebih dari Rp12 miliar. Sementara pada jenjang SMP, 14.545 siswa memperoleh manfaat dengan total anggaran lebih dari Rp26 miliar. Bantuan yang diberikan meliputi biaya personal dan perlengkapan sekolah seperti seragam, sepatu, tas, hingga alat tulis.

Bagi para siswa, bantuan tersebut bukan sekadar angka dalam laporan anggaran. Nataly El Marco, siswa kelas 6 SD Kemala Bhayangkara, mengaku bantuan RMP membantunya membeli sepatu dan seragam baru sehingga semakin semangat berangkat ke sekolah. Hal serupa dirasakan Krisna Ananda Putra, yang menggunakan bantuan untuk membeli perlengkapan sekolah dan mendukung aktivitas belajarnya.

Program RMP menjadi jaring pengaman sosial di sektor pendidikan. Di tengah tekanan ekonomi keluarga, bantuan ini kerap menjadi penentu apakah seorang anak dapat melanjutkan sekolah atau harus berhenti di tengah jalan. Kehadiran program ini mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam mencegah angka putus sekolah di Kota Bandung.

Tak hanya fokus pada bantuan biaya pendidikan, Pemkot Bandung juga melakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana sekolah sepanjang 2025. Pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang belajar, serta perbaikan toilet dilakukan di sejumlah SD dan SMP negeri untuk meningkatkan kenyamanan dan standar kesehatan lingkungan sekolah.

Langkah terpadu antara bantuan biaya melalui RMP dan perbaikan infrastruktur pendidikan menunjukkan bahwa keberpihakan pada pendidikan tidak setengah hati. Dengan dukungan anggaran dan pembenahan fasilitas, ribuan siswa di Kota Bandung kini memiliki kesempatan lebih besar untuk terus belajar, meraih cita-cita, dan menjaga asa masa depan mereka.