Respon Keluhan Warga, Jelang Idulfitri Muhammad Farhan Batasi Sementara Galian IPT

BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, merespons keluhan warga terkait proyek galian Infrastruktur Pasif Terpadu (IPT) dengan membatasi sementara aktivitas pembangunan hingga 5 Maret 2026. Kebijakan tersebut diambil demi menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri.

Menurut Farhan, pembatasan dilakukan dengan syarat seluruh titik galian yang sudah dikerjakan wajib dirapikan terlebih dahulu. Tidak boleh ada lubang terbuka atau bekas galian yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

"Kita batasi sementara sampai 5 Maret. Tapi dengan catatan, semua titik yang sudah digali harus dirapikan. Tidak boleh ada yang dibiarkan terbuka dan membahayakan warga," tegasnya.

Ia menuturkan, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kondisi jalan tetap aman di tengah meningkatnya mobilitas warga menjelang Lebaran.

"Kenyamanan dan keamanan warga itu prioritas. Menjelang Idulfitri mobilitas meningkat, jadi jalan harus dalam kondisi baik," ujarnya.

Karena itu, percepatan penyelesaian menjadi fokus utama dalam beberapa hari ke depan. PT Bandung Infra Investastama (BII) juga tengah melakukan percepatan galian di sejumlah ruas jalan agar seluruh pekerjaan segera tuntas dan tidak mengganggu arus kendaraan saat momentum mudik dan silaturahmi Idulfitri.

"Saat ini kita percepat di ruas-ruas jalan yang tengah ada pekerjaan galian. Targetnya sebelum Lebaran sudah rapi, sudah aman dilalui," kata Farhan.

Wali Kota Bandung: Investasi dan Jalan Akses Kunci Kelancaran TPA Jelekong

BANDUNG, Kilas Media -- Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mendorong pengembangan TPA Jelekong sebagai solusi strategis persoalan sampah di Bandung Raya. Menurutnya, lahan untuk TPA sudah tersedia, namun akses jalan menuju lokasi harus segera direalisasikan.

“Lahannya ada, memang aksesnya mesti diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Kalau diizinkan, saya akan kumpulkan beberapa teman untuk diskusi, mencari pelaku usaha yang bisa bantu kita berinvestasi ke sini,” ujar Farhan, Sabtu (28/2/2026), saat mendampingi Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, meninjau lahan eks TPA Jelekong di Kabupaten Bandung.

Farhan menambahkan, skema pembiayaan pembangunan TPA sebenarnya sudah tersedia melalui konsep pendanaan tertentu. Namun, untuk merealisasikannya, infrastruktur dasar seperti akses jalan harus dibangun secara paralel. Ia bahkan membuka opsi patungan anggaran bersama Pemerintah Kabupaten Bandung untuk membangun akses baru dari Kilometer 151 langsung menuju kawasan TPA Jelekong.

“Kalau kita patungan bikin jalan akses masuk ke sini, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung pasti sama-sama untung. Benefit-nya jelas ada,” tegasnya.

Wali kota juga memaparkan besarnya produksi sampah di wilayah tersebut. “Produksi sampah Kota Bandung mencapai sekitar 1.500 ton per hari. Sedangkan Kabupaten Bandung sekitar 1.800 ton per hari. Artinya, dua daerah ini saja sudah menghasilkan hampir 3.300 ton sampah setiap hari, dengan sekitar 80 persen masih dikelola menggunakan sistem open dumping. Kalau kita serius di sini, ini bisa jadi solusi bersama. Tapi memang harus didalami, tidak sesederhana itu,” jelas Farhan.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pembangunan akses jalan menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum sesuai prosedur yang berlaku. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyiapkan desain teknis serta proses pembebasan lahan.

“Kalau akses masuk ditugaskan ke Menteri PU untuk mendorong pembangunannya. Yang diperlukan nanti desain dan pembebasan tanahnya. Kalau pembangunan fisiknya, saya rasa tidak ada masalah,” ujar Hanif.

***

Siskamling Siaga Bencana Kebon Gedang Jadi Forum Evaluasi Pemberdayaan Warga

BANDUNG, Kilas Media - Kegiatan Siskamling Siaga Bencana ke-85 di Kelurahan Kebon Gedang, Kota Bandung, tidak hanya menjadi agenda rutin, tetapi juga menjadi ruang dialog antara warga dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat. Forum ini menyoroti berbagai isu, termasuk partisipasi warga dalam program-program lokal.

RW 06 menjadi perhatian utama karena masih rendahnya keterlibatan warganya. Bahkan, tidak ada yang bersedia menjadi petugas Gaslah, program pemilahan dan pengolahan sampah yang dijalankan Pemkot Bandung. Menanggapi hal ini, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, “Di sini kita memang sedang fokus melihat permasalahan. Tadi ada Ketua RW 06 yang mengeluhkan partisipasi dan pemberdayaan warga kurang. Bahkan tidak ada yang mau jadi petugas Gaslah”. 

Pemkot Bandung berencana mendalami penyebab minimnya partisipasi warga dengan melibatkan anggota DPRD. “Kita ingin melakukan pendekatan bersama anggota DPRD untuk melihat ada apa. Jangan-jangan program pemerintah kurang menarik bagi masyarakat. RW 06 akan kita dalami lebih dalam,” kata Farhan, Jum'at 27 Februari 2026.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai program pemerintah.

Selain partisipasi warga, forum Siskamling juga membahas program Prakarsa yang berbasis data hingga tingkat RW. Farhan menekankan pentingnya pembaruan data secara berkala, “Tiga bulan lagi kita akan melakukan pendataan ulang. Kondisi warga bisa berubah dalam waktu singkat, jadi datanya harus akurat.”

Isu lain yang dibahas adalah kepesertaan BPJS Kesehatan. Dari total 1.534 warga RW 08, sebanyak 619 orang tercatat memiliki BPJS dengan tingkat keaktifan 78,45 persen. Farhan menuturkan, “Alhamdulillah tidak rendah, tapi target kita 80 persen. Semakin tinggi keaktifan, semakin tinggi juga UHC. Artinya siapa pun di Kota Bandung tidak boleh tidak mendapatkan layanan kesehatan.”

Forum ini juga menyoroti masalah sanitasi, di mana masih ada dua rumah yang belum memiliki septic tank. Pemkot Bandung memastikan intervensi dilakukan berkelanjutan, sambil memanfaatkan Siskamling Siaga Bencana sebagai instrumen evaluasi. Farhan menegaskan, aspirasi warga termasuk soal partisipasi menjadi penting untuk memperbaiki efektivitas program di tingkat RW.