Wali Kota Bandung Tegaskan Zero Defecation Tak Boleh Sekadar Status

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali menerima kunjungan delegasi dari Kota Kawasaki, Jepang, sebagai bagian dari penguatan hubungan kota bersaudara sekaligus evaluasi kerja sama pengelolaan air limbah rumah tangga. 

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan, kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam menjaga capaian zero defecation di Kota Bandung agar tetap berkelanjutan.

"Hubungan kita sebagai dua kota bersaudara sudah terjalin sangat baik dan dirintis sejak 2023. Meski proyek tiga tahun ini akan berakhir pada April 2026, insyaallah kerja sama akan diperpanjang sebagai komitmen hubungan jangka panjang," kata Farhan di Pendopo Kota Bandung, Rabu 21 Januari 2026.

Farhan menjelaskan, fokus utama kerja sama Bandung–Kawasaki adalah perbaikan dan tata kelola air limbah domestik. Upaya ini menjadi bagian penting dalam memastikan implementasi kerangka zero defecation berjalan konsisten di Kota Bandung. Meski Bandung telah dinilai berhasil mencapai status zero defecation, ia menekankan tantangan terbesar justru terletak pada keberlanjutan.

"Tanpa konsistensi dan pengembangan metode pengelolaan lingkungan yang baik, sangat sulit mempertahankan posisi zero defecation," ucapnya.

Farhan mengatakan, dari pihak Jepang, kontribusi utama yang diberikan adalah pelatihan dan teknologi. Mulai dari pengelolaan air limbah, sistem perpipaan, pengolahan limbah, hingga dampaknya terhadap kualitas air sungai. Selama tiga tahun terakhir, kerja sama ini tidak berfokus pada pembangunan fisik, melainkan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia.

"Hal yang dilakukan selama tiga tahun ini adalah capacity building untuk pegawai PDAM, Dinas Lingkungan Hidup, DPKP, DSDABM, termasuk edukasi kepada anak-anak sekolah dan warga," jelasnya.

Menurutnya, hasil kerja sama tersebut mulai terlihat di lapangan. Salah satu indikatornya adalah menurunnya resistensi warga terhadap pembangunan septic tank dan biotank. Jika sebelumnya banyak penolakan, kini kesadaran masyarakat dinilai semakin meningkat.

"Sekarang resistensi itu makin rendah. Dulu septic tank di bantaran sungai bahkan dibuat menempel di pinggir sungai, sekarang itu sudah mulai dihapuskan karena berbahaya dan bisa terbawa arus. Sekarang harus ditanam dengan benar," ujarnya.

Farhan menegaskan target Pemkot Bandung ke depan adalah zero defecation yang seutuhnya dan berkelanjutan, bukan sekadar pencapaian administratif semata. Ia menilai, menjaga konsistensi jauh lebih penting daripada sekadar meraih status.

Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Air Minum dan Pengelolaan Air Limbah Kota Kawasaki, Shiratori Shigeyuki, menyampaikan harapannya agar kerja sama ini tidak berhenti meski proyek resmi akan berakhir.

"Proyek ini memang berakhir tahun ini, tetapi kami berharap kerja sama antara Kawasaki dan Bandung dapat terus berlanjut ke depannya," ujar Shiratori. 

Kolaborasi, Bandung dan Kawasaki Perkuat Pengelolaan Air Limbah Domestik

BANDUNG - Kerja sama antara Kota Bandung dan Kota Kawasaki, Jepang, dalam upaya perbaikan lingkungan air terus menunjukkan hasil positif. Hal tersebut disampaikan Manajer Unit Promosi Proyek Internasional, Misu Yukihiko, dalam paparan materi terkait perjalanan dan capaian proyek kerja sama teknis yang dikenal dengan nama BKG (Bandung City and Kawasaki City Gesuido Project).

Dalam pemaparannya, Misu menyoroti tantangan utama pengelolaan air limbah domestik di Kota Bandung. Saat ini, lebih dari 80 persen wilayah Bandung masih mengandalkan sistem perpipaan air limbah dan septic tank. 

Namun, masih ditemukan persoalan seperti sambungan pipa yang belum terhubung dengan baik sehingga limbah rumah tangga mengalir langsung ke sungai, serta septic tank yang tidak disedot secara berkala dan berpotensi bocor.

"Karena itu, kami menilai peningkatan kepedulian masyarakat menjadi poin penting yang harus dimasukkan dalam proyek ini," kata Micu di Pendopo Kota Bandung, Rabu 21 Januari 2026.

Proyek BKG melibatkan sejumlah perangkat daerah di Kota Bandung, di antaranya DSDABM, DPKP, DLH, serta Perumda Tirtawening. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pengetahuan dan kapasitas staf pemerintah kota, perusahaan daerah, serta masyarakat terkait perbaikan lingkungan air, sekaligus menyebarluaskan praktik baik tersebut ke masyarakat yang lebih luas.

Selama tiga tahun pelaksanaan, tercatat 13 kegiatan dilakukan di Kota Bandung dengan melibatkan 54 staf dari Pemkot Kawasaki. Sebaliknya, staf dari Kota Bandung juga mengikuti lima kali pelatihan di Kawasaki dengan total 25 peserta. Secara keseluruhan terdapat sekitar 50 pertemuan yang telah dilaksanakan, baik di Bandung maupun di Kawasaki.

Berbagai output pun berhasil dicapai. Untuk output pertama, tim proyek menyusun material edukasi bagi staf dan masyarakat, termasuk video dan materi visual dengan karakter khusus agar pesan mudah dipahami. 

Output kedua berupa peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan pengelolaan air limbah, dengan dua kali pelatihan staf yang diikuti 172 orang. Hasilnya, sebanyak 84 persen peserta mengalami peningkatan pemahaman.

Sedangkan output ketiga difokuskan pada peningkatan kesadaran masyarakat. Dua kali seminar telah digelar dengan melibatkan 338 siswa sekolah dasar kelas 4 beserta orang tuanya. Berdasarkan hasil survei, 89 persen peserta mengaku pemahamannya meningkat setelah seminar dan tiga bulan kemudian, 80 persen di antaranya mulai menerapkan perubahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Terkait keberlanjutan, Misu menekankan pentingnya mekanisme berantai dalam penyebaran pengetahuan. Para kontraparti yang telah dilatih diharapkan mampu melatih staf lain, yang kemudian meneruskan edukasi kepada masyarakat luas. 

Ke depan, ada tiga fokus utama yang diharapkan terus berjalan, yakni pelatihan berkelanjutan bagi staf, penguatan kapasitas di tingkat distrik, serta penyediaan material edukasi untuk pembelajaran di sekolah dasar.

"Kami berharap mekanisme ini bisa mengakar di masyarakat Kota Bandung dan pada akhirnya m

Pengelolaan Sampah Diperkuat, Pemkot Bandung Sesuaikan Kebijakan dengan Regulasi Lingkungan

BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat pengelolaan sampah dengan memastikan seluruh kebijakan yang diambil selaras dengan regulasi lingkungan hidup serta arahan pemerintah pusat.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyampaikan, Pemkot Bandung berkomitmen menyesuaikan langkah penanganan sampah dengan ketentuan yang berlaku, khususnya terkait teknologi pengolahan sampah.

"Untuk teknologi termal berskala kecil, di bawah 10 ton, itu sudah tidak diperbolehkan. Tidak ada tawar-menawar," ujar Farhan di Pendopo, Rabu 21 Januari 2026.

Sebagai tindak lanjut, Pemkot Bandung segera menerbitkan kebijakan internal untuk melarang penggunaan teknologi tersebut.

Namun demikian, Farhan menegaskan, fasilitas pengolahan sampah yang sudah terbangun tidak akan dibiarkan terbengkalai.

Menurutnya, fasilitas-fasilitas tersebut akan diteliti ulang dengan melibatkan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan hidup, guna memperoleh dasar ilmiah sebelum menentukan kebijakan lanjutan.

"Apa yang sudah dibangun akan diteliti ulang. Kita undang perguruan tinggi untuk mengetahui kondisi sebenarnya, sehingga kebijakan berikutnya berbasis data dan kajian ilmiah," katanya.

Farhan menambahkan, setiap kebijakan terkait lingkungan hidup akan selalu dikonsultasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup.

Langkah tersebut dilakukan agar Pemkot Bandung tidak keliru dalam mengambil kebijakan dan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.

"Kita tidak ingin dianggap melakukan pelanggaran-pelanggaran di bidang lingkungan hidup," ucapnya.

Ia juga menekankan, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan secara instan dan membutuhkan perubahan pola pikir serta keterlibatan semua pihak.

Pemkot Bandung memilih bersikap terbuka dalam menyampaikan kondisi yang ada, meskipun hal tersebut kerap memunculkan kritik.

"Ketika kita terbuka, memang ada pil pahit yang harus ditelan. Tapi dengan keterbukaan itu, kita jadi tahu akar masalahnya dan bisa mencari solusi yang benar bersama-sama," ujarnya.

Farhan menyebut, penanganan sampah menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan Kota Bandung. 

Meski demikian, Pemkot Bandung terus berupaya membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih tertata, berkelanjutan, dan sesuai dengan regulasi lingkungan.