Kasus Perceraian Bandung Masih Tinggi, Farhan Dorong Penguatan Ketahanan Keluarga

BANDUNG — Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyoroti masih tingginya angka perceraian di Kota Bandung yang dinilai menjadi tantangan serius bagi ketahanan sosial masyarakat. Hal itu disampaikannya saat Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (9/2/2026).

Berdasarkan data Kementerian Agama, jumlah kasus perceraian di Kota Bandung sepanjang 2025 tercatat mencapai 7.119 kasus. Meski turun sekitar 100 kasus dibandingkan tahun sebelumnya, Farhan menilai angka tersebut masih tergolong tinggi.

"Saya membaca laporan dari Kementerian Agama, angka 7.119 kasus perceraian di tahun 2025 walaupun turun, masih menunjukkan jumlah yang tinggi," ujarnya.

Farhan mengajak masyarakat untuk memperkuat ketahanan keluarga dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Menurutnya, setiap keluarga memiliki tantangan, namun persoalan dapat diselesaikan dengan komunikasi, komitmen, dan pemahaman karakter masing-masing.

Ia menegaskan ketahanan keluarga merupakan fondasi penting bagi stabilitas sosial Kota Bandung. Pemkot Bandung pun berkomitmen mendorong pembinaan keluarga, edukasi pranikah, serta penguatan nilai integritas agar angka perceraian pada 2026 dapat ditekan lebih rendah.

Data Dicoret, Warga Diselamatkan: 72 Ribu Warga Bandung Masuk PBI lewat UHC

BANDUNG — Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan Universal Health Coverage (UHC) harus menjadi tameng utama bagi warga rentan agar tetap memperoleh akses layanan kesehatan tanpa hambatan.

Farhan menyoroti dinamika sosial ekonomi di Kota Bandung. Meski angka kemiskinan menunjukkan tren menurun, terjadi pergeseran kesejahteraan di mana sebagian warga turun dari desil 3 ke desil 2 bahkan desil 1, sehingga kelompok masyarakat rentan justru bertambah.

"Fenomena yang miskin makin miskin dan yang kaya makin kaya itu ada. Karena itu negara harus hadir dan memastikan semua warga mendapatkan perlakuan yang adil," ujar Farhan saat Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (9/2/2026).

Terkait kebijakan penghapusan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), Farhan memastikan Pemkot Bandung bergerak cepat melakukan pemutakhiran data. Dari sekitar 71 ribu warga yang sempat dicoret, hasil verifikasi justru menghasilkan lebih dari 72 ribu data baru penerima PBI.

Ia menegaskan seluruh jajaran kewilayahan dan fasilitas kesehatan harus proaktif. Warga miskin yang membutuhkan layanan namun belum terdaftar BPJS atau PBI harus segera didaftarkan melalui skema UHC, mengingat kondisi fiskal daerah masih memadai untuk menjamin hak dasar kesehatan masyarakat.

Pers Sehat untuk Bangsa Kuat, Ini Harapan Wali Kota Bandung di HPN 2026

BANDUNG — Wali Kota Bandung Muhammad Farhan berharap peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran pers dalam membangun bangsa yang kuat dan berdaulat.

Menurut Farhan, HPN 2026 memiliki makna penting bagi insan pers di Indonesia, khususnya di tengah perubahan lanskap media yang berlangsung sangat cepat. Ia menilai, pelaku media dituntut melakukan reposisi agar tetap relevan sekaligus menjaga kepercayaan publik.

"Hari pers ini sangat kita tunggu-tunggu, karena tahun ini menjadi momen penting bagi pelaku dunia pers di Indonesia untuk melakukan repositioning," ujar Farhan, Senin (9/2/2026).

Ia menuturkan, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola distribusi dan konsumsi informasi. Kehadiran media sosial serta berbagai platform digital melahirkan fenomena citizen journalism yang membuat arus informasi bergerak jauh lebih cepat.

"Lanskap media sekarang sudah jauh berbeda. Jurnalisme pun berkembang ke arah yang lebih mengedepankan karakteristik citizen journalism," katanya.

Dalam situasi tersebut, Farhan menegaskan pentingnya peran media arus utama untuk mampu merespons kecepatan informasi tanpa mengorbankan kualitas dan akurasi. Tantangan terbesar, menurutnya, bukan semata soal kecepatan, melainkan kredibilitas.

"Yang perlu kita pelajari bersama adalah bagaimana merespons kecepatan dan alur informasi yang sampai ke masyarakat," ucapnya.

Ia menggambarkan, proses pembentukan narasi yang sebelumnya membutuhkan waktu berminggu-minggu, kini harus diselesaikan dalam hitungan jam. Kondisi ini menuntut redaksi media agar lebih adaptif, kolaboratif, serta sigap dalam melakukan verifikasi.

"Pembentukan narasi yang biasanya butuh waktu berminggu-minggu, sekarang harus selesai hanya dalam hitungan jam," tambah Farhan.

Sebagai informasi, peringatan HPN 2026 digelar di Serang, Banten, dengan mengusung tema "Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat." Farhan menilai tema tersebut relevan dengan tantangan bangsa saat ini.

Menurutnya, kualitas demokrasi dan daya saing ekonomi sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang beredar di ruang publik. Pers yang sehat bukan hanya bebas, tetapi juga profesional, beretika, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

"Informasi yang akurat dan berimbang adalah fondasi untuk membangun masyarakat yang kritis sekaligus produktif," pungkasnya.