Terminal Tipe C Akan Direvitalisasi, Angkot Bandung Beralih Jadi Feeder

BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung berencana menata dan merevitalisasi terminal tipe C yang selama ini dikelola Pemkot Bandung. 

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 14 terminal tipe C di Kota Bandung dengan kondisi yang sebagian besar kurang optimal. Salah satu terminal yang menjadi sorotan adalah Terminal Ujungberung.

"Terminal tipe C yang dikelola Pemkot itu ada sekitar 14. Rata-rata kondisinya ya seperti sekarang, termasuk Ujungberung," ujar Farhan saat ditemui di Balai Kota Bandung, Senin, 12 Januari 2026.

Sebagai langkah utama, Pemkot Bandung akan mengubah konsep angkot dari angkutan utama menjadi feeder atau pengumpan, sebagaimana yang telah diterapkan di sejumlah wilayah penyangga.

"Kita akan mengubah konsep angkot menjadi feeder. Ini sudah dicontohkan di wilayah subprovinsi dan akan kita adopsi di seluruh Kota Bandung," jelasnya.

Seiring dengan perubahan tersebut, Farhan menilai fungsi terminal tipe C perlu dikaji ulang. Pasalnya, saat ini banyak terminal yang hanya dilewati angkot tanpa berfungsi sebagai simpul naik turun penumpang secara optimal.

"Sekarang terminal itu kebanyakan cuma dilewati saja. Jadi kita dalami dulu, kalau fungsinya memang tidak ada, akan kita alihkan," katanya.

Salah satu opsi pengalihan fungsi terminal adalah seperti yang telah dilakukan di kawasan Ciwastra, yakni dimanfaatkan sebagai fasilitas pengolahan sampah. Konsep serupa juga tengah dikaji untuk diterapkan di beberapa terminal lainnya.

"Seperti di Ciwastra, rencananya ada terminal yang dijadikan tempat pengolahan sampah," ungkap Farhan.

Kondisi serupa juga terlihat di Terminal Ujungberung, yang saat ini telah berubah fungsi menjadi kios-kios pasar dan ojek pangkalan. Hal tersebut semakin menguatkan perlunya revitalisasi menyeluruh terhadap terminal dan sistem angkot di Kota Bandung.

"Di Ujungberung sekarang jadi kios pasar dan ojek pangkalan. Artinya memang kita harus melakukan revitalisasi angkot," ujarnya.

Farhan menambahkan, perubahan konsep angkot menjadi feeder merupakan langkah penting dalam membangun sistem transportasi kota yang lebih tertata, efisien, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

"Konsep utamanya angkot sebagai feeder. Itu yang paling penting," ucapnya

Farhan: Ikut BPJS Lebih Ringan, Jangan Tunggu Sakit Baru Keluar Biaya Besar

BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengajak masyarakat untuk aktif menjadi peserta BPJS Kesehatan dan rutin membayar iuran.

Menurutnya, iuran BPJS jauh lebih ringan dibandingkan biaya pengobatan yang harus ditanggung warga ketika sakit tanpa perlindungan jaminan kesehatan.

"Kadang-kadang kita kalau bayar BPJS suka merasa mahal. Tapi begitu ada yang sakit, bukan Rp100.000 lagi, bisa ratusan ribu, jutaan, bahkan puluhan juta," ujar Farhan di Kelurahan Cikawao, Selasa 13 Januari 2026.

Farhan menyebut, BPJS Kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat, tidak hanya sebagai perlindungan pribadi, tetapi juga memiliki nilai sosial bagi warga kurang mampu.

"Kenapa BPJS perlu? Karena di dalamnya terkandung amal jariah. Kalau Bapak Ibu patuh BPJS, itu sangat membantu kurang lebih 100.000 orang miskin di Kota Bandung yang bahkan tidak mampu untuk membeli makan," katanya.

Ia menjelaskan, warga tidak mampu ditanggung melalui skema Universal Health Coverage (UHC).

Oleh karena itu, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran BPJS sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan program tersebut.

"Semakin tinggi tingkat kepatuhan kita, semakin tinggi jatah UHC orang di BPJS," ujarnya.

Berdasarkan pemaparan BPJS Kesehatan, cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Kelurahan Cikawao saat ini telah mencapai 98 persen, yang berarti hampir seluruh warga telah terdaftar dalam jaminan pelayanan kesehatan.

Namun demikian, tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan di wilayah tersebut masih berada di angka sekitar 76 persen, atau di bawah rata-rata tingkat keaktifan Kota Bandung yang mencapai sekitar 80 persen.

Farhan juga membagikan pengalamannya pribadi saat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan.

"Istri saya kemarin masuk rumah sakit pakai BPJS. Alhamdulillah sangat membantu," ungkapnya.

Menurut Farhan, BPJS Kesehatan saat ini merupakan pilihan pembiayaan layanan kesehatan terbaik yang dimiliki masyarakat, terutama di tengah mahalnya biaya layanan kesehatan nonjaminan.

"Di manapun sekarang ini, BPJS adalah pilihan pembiayaan layanan kesehatan terbaik yang kita punya. Kalau harus bayar swasta, mahal sekali," tegasnya.

Ia pun meminta aparat kewilayahan untuk memastikan seluruh warga, khususnya kelompok rentan dan tidak mampu, mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan melalui BPJS dan UHC.

"Kalau sampai jatuh sakit, tanggung jawab kita memastikan bahwa paling tidak akan dapat UHC," tutur Farhan.

Wali Kota Bandung Tegaskan Tak Boleh Ada BABS, 66 Rumah di Cikawao Langsung Disurvei

BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan tidak boleh ada lagi praktik buang air besar sembarangan (BABS), termasuk pembuangan langsung ke sungai. 

Hal tersebut ia ungkapkan saat kegiatan Siskamling Siaga Bencana di Kelurahan Cikawao, Selasa 13 Januari 2026.

Berdasarkan data RW, terdapat 66 rumah di RT 7 RW 02 yang masih membuang limbah langsung ke sungai karena berada di bantaran sungai dan tidak memiliki akses septic tank maupun saluran riol.

"Tidak boleh ada lagi yang namanya terjun bebas ke sungai. Kenapa? Karena Kota Bandung ini sebetulnya sudah mendapatkan predikat bebas dari BABS buang air besar sembarangan. Kalau ke sungai terjun bebas itu masih sembarangan," ujar Farhan.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Farhan langsung memerintahkan perangkat daerah terkait untuk melakukan survei lapangan bersama pengurus wilayah.

"Selesai rapat, langsung survei sama Pak RW. Cari tahu caranya kita harus membangunkan septic tank untuk warga yang belum punya septic tank dan tidak punya akses ke riol," ujarnya.

Farhan menjelaskan, persoalan sanitasi sangat berkaitan dengan kesehatan lingkungan, terutama di kota padat seperti Bandung. Ia menyoroti dampak BABS terhadap tingginya angka diare yang berisiko menyebabkan stunting.

"Salah satu bentuk yang paling menantang dari fakta tentang BABS adalah masih tingginya angka diare di Kota Bandung. Diare bukan cuma mencret. Apalagi yang balita, maka risiko dia terkena stunting itu tinggi," jelasnya.

Menurut Farhan, membangun jaringan riol baru sudah tidak memungkinkan dilakukan di wilayah padat permukiman. Karena itu, solusi yang didorong adalah pembangunan septic tank individual atau komunal sesuai kondisi lapangan.

"Caranya bagaimana? Septic tank. Karena membangun riol sudah enggak mungkin. PDAM juga sudah enggak mungkin nambah riol baru," kata Farhan.

Selain sanitasi, Farhan juga menyinggung keterbatasan layanan air bersih PDAM Kota Bandung. Saat ini, cakupan pelayanan PDAM baru menjangkau sekitar 38 persen wilayah kota, dengan tantangan kebocoran pipa dan keterbatasan sumber air baku.

"PDAM Kota Bandung itu memang baru bisa meng-cover 38 persen wilayah pelayanan. Tantangannya memang besar sekali," ujarnya.

Farhan memastikan Pemkot Bandung akan terus mencari solusi jangka panjang melalui kerja sama penyediaan air baku, sembari memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.

"Kita survei dulu, lihat apa yang bisa kita lakukan. Karena ini berhubungan langsung dengan penyehatan lingkungan," tuturnya