BANDUNG, KilasMedia - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengusaha diduga melakukan praktik kolusi dalam proses pengadaan barang/jasa sistem E katalog Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat (Jabar).
"Kami mencium ada aroma dugaan korupsi, karena pengadaan barang/jasa tidak melalui seleksi dan langsung melakukan penunjukan langsung," ungkap Asep, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Jawa Barat Lembaga Swadaya Masyarakat Triga Nusantara (LSM Trinusa) disela aksi demo di kantor DKPP Jabar, Jalan Kawaluyaan, Bandung, Selasa (22/10).
Asep menjelaskan, proses pengadaan barang/jasa yang menggunakan sistem E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem E-Katalog yang diselenggarakan dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
"Menyikapi masalah ini, PPK di DKPP Jabar langsung melakukan penunjukan langsung kepada perusahan yang diduga kukutan. Bahkan, PPK diduga sering melakukan pertemuan di luar kantor bersama pengusaha dalam hal melakukan bisnis atau pembagian persentasenya. Tidak heran rumah makan dan hotel dijadikan pertemuan antara PPK dan pengusaha," beber Asep.
Soal dugaan patgulipat proyek ini, Asep mengaku, sudah meminta klarifikasi kepada DKPP, tapi surat yang dikirimkan tak kunjung menuai jawaban atau penjelasan.
"Pihak DKPP Jabar mengabaikan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP), bahwa masyarakat mempunyai hak untuk menanyakan kegiatan dikelola pemerintah," terang Asep.
Sementara Sekjen LSM Trinusa Jabar, Rohman Budiman yang juga Ketua LSM Trinusa Kota Bandung menambahkan, pihaknya juga akan melakukan aksi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung. Soalnya, sederet kegiatan di dua dinas tersebut tercium adanya dugaan korupsi.
Hal senada juga dilontarkan Ketua DPD LSM Trinusa Jabar, Ait Maman Sumarna. Ait mengatakan, pihaknya juga akan menyikapi persoalan ratusan miliar anggaran Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) pada Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah 1 Kab Bogor dan KCD Wilayah II Kota Depok dan Kota Bogor Dinas Pendidikan Provinsi Jabar.
Tak hanya itu. Pihaknya juga akan menggelar aksi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jabar, terkait pengadaan Mobil Aspirasi Kampung Juara (Maskara) tahun 2023/2024 yang nilainya ratusan miliar.
tim
