BANDUNG - Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono menyampaikan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi sesuai amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Proses penjaringan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan melalui mekanisme Musrenbang ini merupakan proses panjang, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Seluruh stakeholders pembangunan, bersama-sama perangkat daerah, camat, lurah, dan ketua RW, diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi," kata Bambang pada Musrebang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2025, di Hotel Horison, Senin 4 Maret 2024.
Bambang mengungkapkan, terdapat 4 isu strategis Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung. Keempatnya yaitu peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; peningkatan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih; peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi; dan peningkatan kenyamanan dan kelayakhunian kota.
"Kita upayakan indeks pembangunan di Kota Bandung terus meningkat. Sesuai data, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung mencapai 83,29 persen," ujarnya.
Bambang mengungkapkan, forum Musrenbang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, agar bisa memberi dampak positif dan solusi atas berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat.
"Saya berharap seluruh peserta mengikuti pertemuan ini secara aktif, agar dapat memberikan banyak masukan serta saran yang inovatif, cerdas dan membangun untuk Pemkot Bandung yang lebih baik," ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan mendukung rencana pembangunan di Kota Bandung.
"DPRD Kota Bandung mendukung, ini sebagai wujud amanah sistem perencanaan pembangunan nasional. Kita punya harapan besar Musrenbang ini mampu meningkatkan kesejahteraan, pelayanan umum dan daya saing daerah," tuturnya.
Tedy mengatakan, terdapat 22 usulan dari wakil rakyat itu untuk menjadi catatan bagi Pemkot Bandung untuk ditindaklanjuti.
Mulai dari pendidikan, ekonomi, transportasi hingga kesehatan, Tedy usulkan untuk lebih masif dilakukan agar sesuai dengan rencana.
"Pemulihan ekonomi seperti UMKM. Ditingkatkan program digitalisasi, soal permodalan dan pengembangan usaha," ujarnya.
Terkait pengangguran, Tedy menyebut, perlu pelatihan dunia usaha, sehingga UMKM di Kota Bandung mampu membuka lapangan kerja.
"Pengangguran itu harus ditekan dengan pelatihan, banyak digelar job fair, termasuk bagi disabilitas," ungkapnya.
Sementara itu, Kasubid Perencanaan dan Evaluasi Wilayah ll, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Bob Ronald menyampaikan, pembangunan di Indonesia wajib untuk melayani masyarakat.
"Apapun perencanaan, harus sesuai target dan mampu menyentuh masyarakat," ungkapnya via Zoom Meeting.
Menurutnya, kegiatan perencanaan menjadi agenda rutin yang harus dilakukan pemerintah untuk menyusun pembangunan di tahun berikutnya.
"Kegiatan perencanaan itu rutin dan harus menyertakan seluruh staeholder. Ini menjadi wadah untuk dimanfaatkan sebaik mungkin," tuturnya.
