BANDUNG, - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) terus menggalakan program bantuan, pelatihan dan pengembangan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM). Di samping itu, Dinas KUKM juga tengah menyiapkan sebuah fasilitas layanan pemasaran produk UMKM.
Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Fasilitasi Dinas KUMKM Kota Bandung, Nuri Nuraeni mengaku baru saja menuntaskan pembuatan Sarana Layanan Pemasaran KUMKM (Salapak).
Salapak yaitu tempat untuk memfasilitasi para pelaku UMKM mempromosikan dan memasarkan produksinya. Selain itu juga sebagai sarana pengembangan digital marketing dan saran pembiayaan dan lainnya.
"Ini pengelolaannya dengan para koperasi sekaligus pelaku UMKM," kata Nuri, Kamis, 26 Agustus 2021.
Saat ini, lanjut Nuri, Salapak yang berada di Jalan Ir. H. Djuanda belum diluncurkan secara resmi. Namun aktivitas pemasaran produk hasil pelaku UMKM Kota Bandung sudah dimulai dengan memanfaatkan pasar online.
Menurut Nuri, Salapak ini juga sekaligus mengakomodir hasil dari UMKM REcovery Center (URC) yang saat ini masih belum optimal lantaran menyesuaikan dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"Untuk UMKM baru yang akan usaha, kita akan berikan coaching atau pembinaan melalui URC. Setelah produksi diterima masyarakat dan perizinan lengkap, kita akan pasarkan di Salapak," jelasnya.
Di samping Salapak dan URC, Nuri menyebutkan sejumlah program pun terus digenjot untuk turut membangkitkan perekonomian setelah terdampak pandemi Covid-19. Di antaranya pelatihan bagi UMKM.
"Di 2021 kita sudah melakukan pelatihan digital marketing untuk 40 UMKM yang bersumber dari APBD dan 40 UMKM dari APBN. Ada juga diklat desain kemasan produk," ujarnya.
Nuri mengungkapkan, Dinas KUMKM juga turut melatih 30 orang pendamping usaha mikro. Para pendamping inilah yang disebar menjadi konsultan langsung para pelaku usaha mikro.
Di masa PPKM, pendampingan dilakukan secara daring. Namun para pendamping tetap diarahkan untuk memberikan fasilitas atau akses yang diperlukan bagi pelaku usaha mikro.
"Tahun ini, pengembangan UMKM sudah dilakukan pendampingan UMK di 15 kecamatan. Karena sebenarnya pendampingan dilakukan dengan menunjuk tenaga pendamping untuk ke tempat produksi dan melihat kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM," bebernya.
Nuri menjelaskan, strategi pertama pendampingan dilakukan secara berkesinambungan setiap tahun. Setidaknya, dalam satu kali pendampingan berlangsung selama delapan bulan. Tujuannya untuk memastikan pelaku usaha mikro bisa menghasilkan produk sesuai standar dan berkualitas.
Strategi kedua, kata Nuri, dengan peningkatan kemitraan dan jaringan usaha kecil dan menengah serta pembukaan akses pasar yang luas. Sehingga dapat terhubungan dengan ekosistem digital marketing dan 'market supply changes'.
"Yaitu jaringan rantai antara perusahaan dan pemasok untuk memproduksi dan distribusi prosuk tertentu kepada pembeli. Ini akan mencakup beragai aktivitas pelaku usaha dengan perusahaan, orang, entitas, dan informasi serta sumber daya," katanya.
Tahun ini, kata Nuri, pihaknya mengusulkan lebih banyak penerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari Kementerian Koperasi dan UKM.
Di tahun 2020 lalu, dari 246.009 pelaku usaha yang diusulkan berhasil dicairkan untuk 171.214 pelaku usaha.
Kemudian di 2021 ini Dinas KUMKM Kota Bandung mengusulkan 409.306 pelaku usaha. Hingga Juni 2021 kemarin, terdata sudah ada 301.135 pelaku usaha yang berhasil memncairkan bantuan BPUM
"Sekarang masih berlanjut, karena penyalurannya dilakukan secara bertahap oleh bank," katanya.
