Bandung, Kilasmedia - Ketua Pembina Yayasan PGII, Djaman Satori berharap Pemerintah Kota Bandung melibatkan sekolah swasta saat membuat perencanaan bidang pendidikan. Salah satunya juga terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
"Seperti PPDB itu diharapkan nanti ke depan ada musyawarah. Swasta itu diajak untuk membuat perencanaan sehingga sudah bisa mengantisipasi kondisinya," tutur Djaman beraudiensi dengan Wali Kota Bandung, Oded M. Danial di Pendopo Kota Bandung, Senin (13/7/2020).
Soal PPDB, Djaman menyoroti soal jarak atau sistem zonasi. Ia menginginkan porsi dan pemetaan siswanya bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Tak hanya itu, ia juga berharap Pemkot Bandung membantu pemenuhan fasilitas di sekolah swasta.
"Sekolah swasta ada yang muridnya minim. Mungkin karena fasilitasnya,"bebernya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung, Oded M. Danial menyampaikan bahwa akan mengkaji bersama dinas terkait. Hal tersebut guna memberikan keadilan.
"Masukan seperti ini dari pihak swasta ini perlu. Perlu ada kajian, evaluasi tentang munculnya persoalan. Ini penting sebagai bahan kajian," ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Cucu Saputra mengakui, pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Sehingga penyelenggaraan pendidikan perlu adanya keseimbangan.
"Harus ada keseimbangan antara porsi peran pemerintah dengan porsi peran masyarakat," katanya.
"Dalam hal ini swasta, fenomenanya adalah bahwa untuk sekolah yg pra SD, itu seperti Paud TK hampir diangka 90 persen itu peran masyarakat, kemudian ketika masuk ke SD dan SMP karena ada program wajib belajar, maka pemerintah hadir memberikan layanan dasar kepada masyarakat, dengan pendirian sekolah negeri," tambahnya.
Menurut Cucu, perlu peran aktif masyarakat. Sehingga yayasan di setiap sekolah memberikan peranan yang luas. Red
"Seperti PPDB itu diharapkan nanti ke depan ada musyawarah. Swasta itu diajak untuk membuat perencanaan sehingga sudah bisa mengantisipasi kondisinya," tutur Djaman beraudiensi dengan Wali Kota Bandung, Oded M. Danial di Pendopo Kota Bandung, Senin (13/7/2020).
Soal PPDB, Djaman menyoroti soal jarak atau sistem zonasi. Ia menginginkan porsi dan pemetaan siswanya bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Tak hanya itu, ia juga berharap Pemkot Bandung membantu pemenuhan fasilitas di sekolah swasta.
"Sekolah swasta ada yang muridnya minim. Mungkin karena fasilitasnya,"bebernya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung, Oded M. Danial menyampaikan bahwa akan mengkaji bersama dinas terkait. Hal tersebut guna memberikan keadilan.
"Masukan seperti ini dari pihak swasta ini perlu. Perlu ada kajian, evaluasi tentang munculnya persoalan. Ini penting sebagai bahan kajian," ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Cucu Saputra mengakui, pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Sehingga penyelenggaraan pendidikan perlu adanya keseimbangan.
"Harus ada keseimbangan antara porsi peran pemerintah dengan porsi peran masyarakat," katanya.
"Dalam hal ini swasta, fenomenanya adalah bahwa untuk sekolah yg pra SD, itu seperti Paud TK hampir diangka 90 persen itu peran masyarakat, kemudian ketika masuk ke SD dan SMP karena ada program wajib belajar, maka pemerintah hadir memberikan layanan dasar kepada masyarakat, dengan pendirian sekolah negeri," tambahnya.
Menurut Cucu, perlu peran aktif masyarakat. Sehingga yayasan di setiap sekolah memberikan peranan yang luas. Red
