Bandung, - Wali Kota Bandung, Oded M Danial mendapatkan penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia atas jasa-jasanya membina dan mengembangkan Kelurahan Antapani Kulon dan Kelurahan Sukamiskin di wilayah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sebagai Kelurahan Sadar Hukum.
Penghargaan juga diberikan dari Gubernur Jawa Barat kepada Kota Bandung sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Layanan Prima Tahun 2019.
Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly dan Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzhanul Ulum kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Rabu (4/12/2019).
Usai menerima penghargaan, , Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna, berterima kasih kepada kecamatan dan kelurahan yang sudah berupaya memberikan berbagai pembinaan masyarakat sadar hukum.
"Tentunya saya sangat sepakat yang disampaikan pak menteri. Hukum itu dasar konstruktif di saat kita bicara pembangunan ke depan. Dengan kesadaran ketaatan terhadap semua regulasi, kedisplinan akan hadir tanggung jawab. Semua orang bisa menghargai terhadap regulasi dan mampu laksanakan. Sehingga ada kepastian, ketentraman, ketertiban semua berjalan kondusif. Itu sebagai modal. Tanpa itu saya pikir pembangunan tidak akan berjalan," ujarnya.
Menurut Ema, paling ideal yaitu aparatur harus menjadi teladan sehingga memberikan contoh.
"Menegakan dan menjalankan aturan. Kami apresiasi dan sepakat hukum itu pondasi. Kegiatan pembangunan kesadaran tanggung jawab yang pada akhirnya saling memiliki," katanya.
Ema pun mendorong kewilayah untuk rutin melakukan penyuluhan mengenai hukum.
"Saat ini tiap buan itu penyuluhan dalam rangka meningkatkan kualitas kesadaran hukum. Kita hadirkan narasumber yang representatif,"ujarnya.
"Ada JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) tinggal akses. Artinya ruang untuk mencerdaskan sudah dibuka dengan baik,"bebernya.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly mengatakan, korelasi kesadaran hukum sangar erat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, negara semakin maju dan berkembang.
"Contohnya negara Singapura maju terus berkembang, karena taat hukum. Maka, kesadaran hukum di kewilayah itu mendidik agar taat hukum. Seperti membayar pajak, PBB dan sebagainya," kata Yasonna.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kesadaran hukum di wilayahnya masing - masing.
"Sinergisitas semangat bekerja dan berkinerja itu harus ada. Maka, bagi desa yang sudah menerima (penghargaan) terus meningkatkan kesadaran hukum ini sehingga masyarakat punya tanggung jawab," katanya.
Penghargaan juga diberikan dari Gubernur Jawa Barat kepada Kota Bandung sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Layanan Prima Tahun 2019.
Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly dan Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzhanul Ulum kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Rabu (4/12/2019).
Usai menerima penghargaan, , Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna, berterima kasih kepada kecamatan dan kelurahan yang sudah berupaya memberikan berbagai pembinaan masyarakat sadar hukum.
"Tentunya saya sangat sepakat yang disampaikan pak menteri. Hukum itu dasar konstruktif di saat kita bicara pembangunan ke depan. Dengan kesadaran ketaatan terhadap semua regulasi, kedisplinan akan hadir tanggung jawab. Semua orang bisa menghargai terhadap regulasi dan mampu laksanakan. Sehingga ada kepastian, ketentraman, ketertiban semua berjalan kondusif. Itu sebagai modal. Tanpa itu saya pikir pembangunan tidak akan berjalan," ujarnya.
Menurut Ema, paling ideal yaitu aparatur harus menjadi teladan sehingga memberikan contoh.
"Menegakan dan menjalankan aturan. Kami apresiasi dan sepakat hukum itu pondasi. Kegiatan pembangunan kesadaran tanggung jawab yang pada akhirnya saling memiliki," katanya.
Ema pun mendorong kewilayah untuk rutin melakukan penyuluhan mengenai hukum.
"Saat ini tiap buan itu penyuluhan dalam rangka meningkatkan kualitas kesadaran hukum. Kita hadirkan narasumber yang representatif,"ujarnya.
"Ada JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) tinggal akses. Artinya ruang untuk mencerdaskan sudah dibuka dengan baik,"bebernya.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly mengatakan, korelasi kesadaran hukum sangar erat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, negara semakin maju dan berkembang.
"Contohnya negara Singapura maju terus berkembang, karena taat hukum. Maka, kesadaran hukum di kewilayah itu mendidik agar taat hukum. Seperti membayar pajak, PBB dan sebagainya," kata Yasonna.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kesadaran hukum di wilayahnya masing - masing.
"Sinergisitas semangat bekerja dan berkinerja itu harus ada. Maka, bagi desa yang sudah menerima (penghargaan) terus meningkatkan kesadaran hukum ini sehingga masyarakat punya tanggung jawab," katanya.
