Bandung, - Wali Kota Bandung, Oded M Danial meminta Ketua Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Pedagang Kaki Lima (PKL), Yana Mulyana untuk menuntaskan permasalahan PKL di sejumlah titik di Kota Bandung. Di antaranya, PKL Cicadas dan maraknya Mobil Toko (Moko) di sejumlah ruas jalan.
"Masalah krusial itu masih di Cicadas. Saya akan berkordinasi dengan beberapa Ketua Fraksi maupun Pimpinan Dewan (DPRD Kota Bandung). Insya Allah rencana yang akan kita ajukan disetujui dan penataan pun bisa dilakukan," kata Oded saat serah terima jabatan Ketua Satgasus PKL dari dirinya kepada Yana Mulyana di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Selasa (2/10/2018).
Sedangkan untuk Moko, Oded memerintahkan Satgasus bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menuntaskannya. Karena menurutnya, Moko telah menganggu hak pengguna jalan lainnya.
"Ini sudah merampas hak pejalan kaki. Tidak ada toleransi untuk mereka. Intinya koordinasi harus kuat untuk ketertiban jalan," tegasnya.
Menurut Oded, sebenarnya para pengusahan Moko merupakan orang atau kelompok yang memiliki tempat usaha.
"Moko ini secara status ekonomi mereka pengusaha yang punya toko. Hanya karena ada ruang, mudah, dan gratis, sehingga mencoba hal itu (berjualan dengan Moko)," katanya.
Oded mengatakan, selama kepemimpinannya bersama Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil periode 2013-2018, telah banyak menata PKL. Hal utama dalam penataan PKL yaitu pembinaan yang maksimal.
"Prinsip dasar dari penataan PKL ini adalah pembinaan yang bagus. Kalau kita berpikirnya merapihkan tata ruang Bandung, tentu harus dengan pembinaan. Intinya punya kewajiban moral," tegas Oded.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung, selaku Ketua Satgasus PKL, Yana Mulyana bertekad menjaga soliditas dengan OPD terkait. Menurutnya hal tersebut penting untuk kordinasi yang lebih maksimal.
"Kita upayakan pembinaan dan penataan. Hayu kerja bareng-bareng. Niatnya juga kita buat Bandung dari baik menjadi semakin baik," ajaknya.
Ia pun menugaskan aparat kewilayahan memiliki data yang terbaru tentang jumlah PKL.
"Setiap aparat kewilayahan update data PKL-nya. Di tahun 2015, di Kota Bandung ada sebanyak 22.000 PKL. Nah ini harus jelas dimana saja. Kalau punya data, kita bisa 'treatment'. Sehingga program bisa dilakukan," katanya. Red
"Masalah krusial itu masih di Cicadas. Saya akan berkordinasi dengan beberapa Ketua Fraksi maupun Pimpinan Dewan (DPRD Kota Bandung). Insya Allah rencana yang akan kita ajukan disetujui dan penataan pun bisa dilakukan," kata Oded saat serah terima jabatan Ketua Satgasus PKL dari dirinya kepada Yana Mulyana di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Selasa (2/10/2018).
Sedangkan untuk Moko, Oded memerintahkan Satgasus bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menuntaskannya. Karena menurutnya, Moko telah menganggu hak pengguna jalan lainnya.
"Ini sudah merampas hak pejalan kaki. Tidak ada toleransi untuk mereka. Intinya koordinasi harus kuat untuk ketertiban jalan," tegasnya.
Menurut Oded, sebenarnya para pengusahan Moko merupakan orang atau kelompok yang memiliki tempat usaha.
"Moko ini secara status ekonomi mereka pengusaha yang punya toko. Hanya karena ada ruang, mudah, dan gratis, sehingga mencoba hal itu (berjualan dengan Moko)," katanya.
Oded mengatakan, selama kepemimpinannya bersama Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil periode 2013-2018, telah banyak menata PKL. Hal utama dalam penataan PKL yaitu pembinaan yang maksimal.
"Prinsip dasar dari penataan PKL ini adalah pembinaan yang bagus. Kalau kita berpikirnya merapihkan tata ruang Bandung, tentu harus dengan pembinaan. Intinya punya kewajiban moral," tegas Oded.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung, selaku Ketua Satgasus PKL, Yana Mulyana bertekad menjaga soliditas dengan OPD terkait. Menurutnya hal tersebut penting untuk kordinasi yang lebih maksimal.
"Kita upayakan pembinaan dan penataan. Hayu kerja bareng-bareng. Niatnya juga kita buat Bandung dari baik menjadi semakin baik," ajaknya.
Ia pun menugaskan aparat kewilayahan memiliki data yang terbaru tentang jumlah PKL.
"Setiap aparat kewilayahan update data PKL-nya. Di tahun 2015, di Kota Bandung ada sebanyak 22.000 PKL. Nah ini harus jelas dimana saja. Kalau punya data, kita bisa 'treatment'. Sehingga program bisa dilakukan," katanya. Red
