SUMEDANG, - Perekaman data kependudukan untuk KTP elektronik di wilayah Jawa Barat saat ini sudah mendekati angka sempurna yaitu mencapai 99,2%. Berpenduduk 48 juta jiwa atau terbanyak di Indonesia, dari capaian tersebut tidak ada satupun warga Jabar yang memiliki NIK ganda, semuanya tercatat NIK tunggal.
Data tersebut diperoleh dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri saat acara pencanangan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) tingkat Jabar tahun 2018, di gedung Balairung Kampus IPDN Sumedang, Kamis (11/04/2018).
Menanggapi hal itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) yang juga meresmikan pencanangan GISA mengatakan, pembangunan bidang kependudukan di Jabar setiap tahunnya terus ditingkatkan.
"Alhamdulillah provinsi Jabar dengan penduduk yang paling banyak data kependudukannya sudah mencapai 99,2 persen dengan NIK tunggal dan tidak ada yang NIK ganda. Kita terus bergerak kearah akurasi kependudukan yang sangat baik," kata Aher.
Menurutnya, akurasi kependudukan sangat penting karena program pembangunan dan pelayanan publik sangat bergantung pada data yang akurat. Melalui pencanangan GISA inipun Aher bertekad perekaman data di Jabar yang tinggal 0,8% lagi akan seluruhnya tercapai. Terlebih dalam waktu dekat ini data kependudukan sangat diperlukan untuk pembangunan demokrasi melalui Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019.
Pencanangan GISA yang merupakan instruksi Menteri Dalam Negeri, memiliki empat program, yaitu program sadar kepemilikan dokumen kependudukan, program data pemutakhiran data kependudukan. Kemudian program sadar pemanfaatan data kependudukan sebagai satu-sarunya data yang dipergunakan untuk semua kepentingan dan program sadar melayani administrasi kependudukan menuju masyarakat yang bahagia.
"Kita akan mensukseskan pencanangan GISA dengan semua programnya," kata Aher.
Dirjen kependudukan dan catatan sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, menuturkan, capaian perekaman e-KTP bagi Jabar tidak lepas dari peran dinas-dinas kependudukan di tiap daerah dan kesadaran masyarakat Jabar yang tinggi akan kepemilikan e-KTP.
"Terimaksih kepada Gubernur Jabar dan para Bupati Walikotanya beserta Disdukcapilnya atas capaian yang diperoleh Jabar dibidang administrasi kependudukan. Perhari ini capaian perekaman ktp elektronik sudah lebih dari 99 persen, sedikit lagi selesai. Terimkasih juga kepada masyarakat atas partisipasinya," tutur Zudan.
Zudan mengatakan, bila penduduk Indonesia tertata dengan baik maka pembangunan akan mudah dilakukan.
"Tujuan pembangunan akan mudah tercapai karena memiliki data yang akurat, untuk itulah GISA kita canangkan dan sudah diawali oleh pak Mendagri tanggal 8 februari 2018 lalu," katanya.
Ia menjelaskan, mulai tahun 2014 data kependudukan untuk pelayanan publik, seperti pajak, perbankan, pembuatan SIM, BPJS, Asuransi bersumber dari Kemendagri. Begitupun dengan data untuk perencanaan pembangunan, RPJP, RPJM dan penyusunan APBN/ APBD harus menggunakan data dari Disdukcapil.
"Termasuk untuk Pilkada, Pileg, Pilpres ya," ucapnya.
Terkait ketersediaan blanko e-KTP, Zudan menerangkan, saat ini blanko e-KTP telah tercetak 18,9 juta keping dan sudah terdistribusi sebanyak 9 juta keping.
"Di Kemendagri masih ada lebih dari 9 juta keping blanko, jadi ini cukup," ujarnya.
Untuk perekaman data, dari bulan Januari sampai Maret 2018 rata-rata merekam 52 ribu orang perhari di seluruh Indonesia. Kapasitasnya setiap hari bisa menerima perekaman sebanyak 327 ribu orang.
"Kalau perhari 52 ribu dengan kapasitas 327 ribu berarti masih sanggup setiap hari merekam 275 ribu orang lagi. Masalahnya adalah mau tidak masyarakat merekam e-KTP," pungkas Zudan.
Data tersebut diperoleh dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri saat acara pencanangan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) tingkat Jabar tahun 2018, di gedung Balairung Kampus IPDN Sumedang, Kamis (11/04/2018).
Menanggapi hal itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) yang juga meresmikan pencanangan GISA mengatakan, pembangunan bidang kependudukan di Jabar setiap tahunnya terus ditingkatkan.
"Alhamdulillah provinsi Jabar dengan penduduk yang paling banyak data kependudukannya sudah mencapai 99,2 persen dengan NIK tunggal dan tidak ada yang NIK ganda. Kita terus bergerak kearah akurasi kependudukan yang sangat baik," kata Aher.
Menurutnya, akurasi kependudukan sangat penting karena program pembangunan dan pelayanan publik sangat bergantung pada data yang akurat. Melalui pencanangan GISA inipun Aher bertekad perekaman data di Jabar yang tinggal 0,8% lagi akan seluruhnya tercapai. Terlebih dalam waktu dekat ini data kependudukan sangat diperlukan untuk pembangunan demokrasi melalui Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019.
Pencanangan GISA yang merupakan instruksi Menteri Dalam Negeri, memiliki empat program, yaitu program sadar kepemilikan dokumen kependudukan, program data pemutakhiran data kependudukan. Kemudian program sadar pemanfaatan data kependudukan sebagai satu-sarunya data yang dipergunakan untuk semua kepentingan dan program sadar melayani administrasi kependudukan menuju masyarakat yang bahagia.
"Kita akan mensukseskan pencanangan GISA dengan semua programnya," kata Aher.
Dirjen kependudukan dan catatan sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, menuturkan, capaian perekaman e-KTP bagi Jabar tidak lepas dari peran dinas-dinas kependudukan di tiap daerah dan kesadaran masyarakat Jabar yang tinggi akan kepemilikan e-KTP.
"Terimaksih kepada Gubernur Jabar dan para Bupati Walikotanya beserta Disdukcapilnya atas capaian yang diperoleh Jabar dibidang administrasi kependudukan. Perhari ini capaian perekaman ktp elektronik sudah lebih dari 99 persen, sedikit lagi selesai. Terimkasih juga kepada masyarakat atas partisipasinya," tutur Zudan.
Zudan mengatakan, bila penduduk Indonesia tertata dengan baik maka pembangunan akan mudah dilakukan.
"Tujuan pembangunan akan mudah tercapai karena memiliki data yang akurat, untuk itulah GISA kita canangkan dan sudah diawali oleh pak Mendagri tanggal 8 februari 2018 lalu," katanya.
Ia menjelaskan, mulai tahun 2014 data kependudukan untuk pelayanan publik, seperti pajak, perbankan, pembuatan SIM, BPJS, Asuransi bersumber dari Kemendagri. Begitupun dengan data untuk perencanaan pembangunan, RPJP, RPJM dan penyusunan APBN/ APBD harus menggunakan data dari Disdukcapil.
"Termasuk untuk Pilkada, Pileg, Pilpres ya," ucapnya.
Terkait ketersediaan blanko e-KTP, Zudan menerangkan, saat ini blanko e-KTP telah tercetak 18,9 juta keping dan sudah terdistribusi sebanyak 9 juta keping.
"Di Kemendagri masih ada lebih dari 9 juta keping blanko, jadi ini cukup," ujarnya.
Untuk perekaman data, dari bulan Januari sampai Maret 2018 rata-rata merekam 52 ribu orang perhari di seluruh Indonesia. Kapasitasnya setiap hari bisa menerima perekaman sebanyak 327 ribu orang.
"Kalau perhari 52 ribu dengan kapasitas 327 ribu berarti masih sanggup setiap hari merekam 275 ribu orang lagi. Masalahnya adalah mau tidak masyarakat merekam e-KTP," pungkas Zudan.
