BANDUNG - Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung berkoordinasi dengan seluruh stakeholder penanganan masalah-masalah sosial dengan melaksanakan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan dan sinkronisasi data warga miskin di Kota Bandung. Rapat yang digelar di Hotel Asrilia bersama 200 peserta dari berbagai elemen itu dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto, Jumat (31/3/2017).
Yossi, dalam sambutannya mengatakan, penanggulangan kemiskinan memang merupakan pekerjaan yang kompleks dan multisektor. Maka dari itu, Pemerintah Kota Bandung melalui peraturan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru membentuk dinas khusus yang akan menjadi koordinator penanganan kemiskinan. Tujuannya agar penanganan ini bisa dilakukan secara terpadu dan saling berintegrasi.
"Kita ingin serius menanggulangi kemiskinan, tidak hanya sekadar panggilan undang-undang bahwa fakir miskin itu harus dijamin oleh negara, dalam hal ini pemerintah kota," kata Yossi.
Integrasi tersebut dimulai dari penyelarasan data kemiskinan yang sebelumnya dikelola oleh dinas-dinas pengelola penanggulangan kemiskinan, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan Dinas Pendidikan, termasuk Dinas Sosial. Dalam waktu dekat, pemerintah kota akan menyusun data tunggal tentang warga miskin dengan memperhatikan berbagai rujukan agar penanganannya bisa lebih terukur dan akseleratif.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, jumlah masyarakat miskin Kota Bandung dilihat dari penerima Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2017 berjumlah 63.262 kepala keluarga. Secara keseluruhan, ditambah dengan data masyarakat rawan miskin yang juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah kota berjumlah 447.170 jiwa.
Saat ini, pemerintah kota juga tengah menyiapkan bangunan Pusat Kesejahteraan Sosial seluas 7,1 hektare di kawasan Gedebage. Lahan tersebut nantinya akan menjadi pusat kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penanganan permasalahan sosial lainnya.
Namun Yossi menekankan bahwa hal terpenting yang dilakukan saat ini adalah pemberian edukasi kepada masyarakat tentang berbagai aspek penanggulangan kemiskinan. Hal itu dimulai dari kampanye untuk merubah pola pikir masyarakat agar mandiri dan tidak lagi bergantung kepada bantuan pemerintah.
"Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan juga harus mampu mengedukasi. Karena merubah karakter dan mengedukasi ternyata jauh kebih penting daripada kita memberikan beras, misalnya," kata Yossi.
Ia bersama jajarannya juga tengah mengkaji untuk melaksanakan kampanye kepada masyarakat agar tidak memberikan uang kepada pengemis. Yossi tidak menyalahkan kepada mereka yang ingin bersedekah dan berbuat baik, namun ada kajian bahwa hal tersebut malah akan semakin membuat mereka ketergantungan.
"Kalau ada PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), perasaan kita ingin ngasih uang. Padahal itu secara tidak langsung, dari sisi edukasi, itu akan menjerumuskan yang bersangkutan terus melakukan hal yang sama," ujar Yossi.
Hal tersebut diamini Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Tono Rusdiantono. Pasalnya, ia telah berulang kali melakukan penyelidikan dan berbagai kajian terhadap kondisi PMKS di Kota Bandung. Hasilnya menyatakan bahwa sesungguhnya PMKS itu sebagian memiliki keberdayaan secara ekonomi.
"Akhirnya saya akan buat kampanye tidak boleh memberikan uang di jalan kepada orang-orang yang meminta-minta. Itu akan kami tangani langsung oleh Dinas Sosial melalui panti-panti. Jadi panti akan kami perbanyak," kata Tono.
