Bandung, Kilmed - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta Pemerintah Pusat lewat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memasukan kembali Bank Bjb sebagai bank penyalur kredit usaha rakyat (KUR) di Jabar Banten.
Usulan tersebut menurut Aher, sudah disampaikan kepada OJK dan tinggal menunggu kepastian. Pemegang saham mayoritas Bjb tersebut, memastikan usulannya didasari kisah sukses BUMD ini menyalurkan KUR pada 2014 lalu.
"Pada 2014 itu Bjb berhasil menyalurkan sampai Rp. 1 triliun, hebat kan," katanya di Bandung, Selasa (5/4/2016).
Sukses penyaluran 2014:tidak bisa dilakukan pada 2015 lalu karena KUR dihentikan sementara, lantas dilanjutkan kembali pemerintah pada akhir tahun. Pemprov Jabar sendiri menjamin Bjb dengan pasar yang ada bisa turut bersaing dengan penyalur KUR yang notabene Bank milik Pemerintah.
"Bjb di daerah bisa bersaing dengan Mandiri, BNI market sharenya besar jadi jangan khawatir," katanya.
Dalam penyaluran KUR, lanjut Aher, bisa jadi yang lebih siap dan matang adalah BRI karena BUMN ini memliki jaringan infrastruktur paling lengkap. Namun dia melihat infrastruktur hingga ke pelosok Jabar Banten juga sudah dimiliki Bjb.
"Bjb pernah dipuji karena menyalurkan Rp. 1 triliun, sekarang kita diajak lagi," ujarnya.
Pihaknya juga melansir data bahwa OJK jika dana pihak ketiga hingga Desember 2015 lalu terbesar ada di provinsi tersebut yang mencapai di atas 5% mengalahkan kota lain di Jawa dan DKI. Sementara hal yang sama juga terjadi dalam penyaluran kredit dimana Jabar berhasil menyalurkan 8,22%.
Soal dorongan agar Bjb menyalurkan KUR pun menurutnya sudah ditekankan dalam RUPS bank tersebut akhir Maret lalu. Seluruh jajaran Bjb diminta siap jika kembali diberi kepercayaan oleh pemerintah menyalurkan KUR. "Ini sudah jadi hasil rapat, kita minta pemerintah menetapkan Bjb sebagai penyalur KUR," ucapnya.
Selain pasar yang masih terbuka lebar, penyaluran KUR pun bisa menyasar para Tenaga Kerja Indonesia yang jumlahnya besar di Jabar. Menurutnya Pemprov Jabar bersama KPK sudah merumuskan bagaimana data penyaluran TKI yang tepat dimulai dari pembenahan di kabupaten/kota.
Selain itu dengan penurunan KUR sejak tahun lalu pihaknya akan memberi dampak pula pada perkembangan UKM. Pihaknya akan mendorong sistem pemasarannya sehingga produk-produk UKM akan lebih bergairah lagi. "Kolaborasi antar UKM harus lebih besar, lebih kokoh lagi. Bimbingan dengan pengusaha besar juga penting," katanya.
KUR menurutnya merupakan strategi keberpihakan bagi masyarakat indonesia agar mampu berdaya saing. "Keberpihakan seperti ini ditunggu-tunggu oleh industri kecil dan menengah kita. Supaya industri kecil itu tidak betah jadi kecil dan menengah terus-terusan," pungkasnya.
